Manado, Bunaken.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Feramitha Mokodompit, secara resmi membacakan poin-poin penting laporan hasil reses daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026.

Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan penutupan masa persidangan kedua serta pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2026, yang digelar pada Kamis (23/4).
Mewakili 10 legislator dari tanah Totabuan, Feramitha menegaskan urgensi pembangunan infrastruktur di sejumlah titik strategis. Dari total 193 aspirasi masyarakat yang terbagi dalam sembilan bidang, sektor infrastruktur menjadi keluhan paling dominan, tersebar di 30 desa di wilayah BMR.

Salah satu sorotan utama adalah permohonan pembangunan talud di Desa Muntoi, Kecamatan Passi Barat. Feramitha mengingatkan kembali peristiwa longsor yang terjadi tahun lalu, yang menyebabkan sejumlah rumah warga hanyut serta memutus akses jalan provinsi.

“Masyarakat dan Kepala Desa berkali-kali menitipkan pesan ini. Pembangunan talud di Desa Muntoi sangat mendesak agar musibah longsor yang mengakibatkan bencana bagi warga tidak terulang kembali. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan kelancaran akses Manado–Kotamobagu,” tegasnya.

Selain itu, kondisi infrastruktur di Desa Pinogaluman juga menjadi perhatian serius. Jalan penghubung Dumoga menuju Bendungan Lolak dilaporkan mengalami putus total dan tidak dapat dilalui kendaraan.

Mengingat aspirasi tersebut kerap menjadi prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Feramitha meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah.

“Saya meminta izin kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur agar hal ini menjadi atensi prioritas ke depannya,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Feramitha
menegaskan komitmen 10 anggota DPRD dari Dapil BMR untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong pembangunan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Memang ini menjadi tantangan bagi kami, dan kami mohon pengertian masyarakat. Dalam program APBD yang telah direncanakan, tentu ada dinamika yang mengharuskan dilakukan penyesuaian kembali,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur untuk terus berkolaborasi dengan DPRD dan masyarakat dalam membangun Sulawesi Utara.

“Saya yakin dan percaya, saya bersama Pak Wakil Gubernur ingin bersama-sama anggota DPRD dan masyarakat untuk bagaimana membangun Sulut yang lebih baik dan semakin maju,” pungkasnya.
(Fer/**)