Manado, Bunaken.co.id – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Priscilla Cindy Wurangian, melontarkan kritik tajam kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Provinsi Sulawesi Utara terkait kualitas infrastruktur internet di lingkungan pemerintahan.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Senin (13/4/2026).

Dalam forum tersebut, Cindy menyoroti berbagai kendala teknis yang dinilai kerap menghambat koordinasi kerja, khususnya dalam pelaksanaan rapat daring. Ia bahkan menyinggung penggunaan aplikasi pertemuan virtual yang dinilai belum dikelola secara optimal.

“Bayar Zoom itu tidak sampai Rp2 juta per tahun. Saya yakin anggaran pasti mampu, tapi perhatian ke situ yang terlewatkan. Kalau tidak, WFH ini jadi hari libur untuk kita semua karena rapat tersambung-terputus terus setiap 45 menit,” tegasnya.
Menurut Cindy, kondisi tersebut bertolak belakang dengan ambisi pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata dan digitalisasi hingga ke tingkat desa.

“Bagaimana mau bicara konektivitas di desa-desa, sedangkan di gedung tempat kita memutuskan anggaran saja koneksinya tidak stabil,” ujarnya.

Selain persoalan konektivitas, Cindy juga menyoroti ketidaksesuaian data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia mengungkapkan bahwa meski laporan menyebutkan capaian pelayanan publik berbasis online telah mencapai 100 persen, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak situs web perangkat daerah yang tidak berfungsi atau minim konten.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan layanan internet. Ia menyebut, gangguan yang terjadi merupakan dampak dari masa transisi dalam upaya pemerataan distribusi bandwidth ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait penggunaan Zoom, Zainudin menegaskan bahwa Kominfo sebenarnya telah memiliki akun berbayar. Ia pun mengimbau OPD agar lebih aktif berkoordinasi guna meminimalisir kendala teknis.

“Kami juga sedang melakukan asistensi intensif untuk menghidupkan kembali portal-portal web yang sempat tidak aktif akibat keterbatasan tenaga ahli tahun lalu. Kami optimistis target RPJMD dapat tercapai melalui standarisasi tampilan situs yang baru,” jelasnya.

Pihak Pansus berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan, mengingat infrastruktur digital merupakan tulang punggung pelayanan publik di era modern.
(/Fer)