Manado.Bunaken.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna Hamonangan Laoly SH MSc PhD tampil sebagai pembicara di acara puncak Dies Natalis ke 60 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (FH Unsrat), Jumat (7/9/18).

Dalam orasi ilmiahnya, Yasonna membeber tentang tertib hukum, yakni ketaatan melaksanakan hukum sebagai tolok ukur negara maju hingga prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

“Negara-negara maju di dunia karena hukum dan peraturan perundang-undangan yang dijalankan baik, ditaati dengan baik. Demikian.juga dengan bisnis yang masuk, yang didasarkan pada perizinan. Itulah sebabnya peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang penting,” ungkapnya di Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke 60 tahun FH Unsrat.

Yasonna mengatakan sumber nilai kehidupan adalah Pancasila. Sehingga tidak dapat dibantah oleh apa pun.

Pancasila sebagai dasar moral, dasar filosofi, mengetahui baik buruk, penentu bersikap, berbangsa dan bernegara dengan tingkah laku sebagai anak-anak bangsa dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus merujuk pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila,” tandasnya sembari menambahkan dewasa ini banyak pihak yang menghendaki negara Indonesia pecah berantakan.

“Menjaga kebhinekaan adalah penting, supaya bangsa ini tidak dipecah belah,” ujarnya.

Di sisi lain, terkait implementasi keadilan sosial, lanjut Yasonna, saat ini Presiden Jokowi concern membangun Papua secara ekonomis.

“Mungkin banyak yang mengkritik tetapi Presiden mengatakan bahwa itulah pembangunan yang berkeadilan sosial yang membuat harga BBM di Papua tidak lebih Rp60 ribu per liter tetapi sama dengan daerah lain di Indonesia,” sebutnya.

Aspek keadilan sosial dalam pendekatan pembangunan, katanya kembali menjadi amat penting karena merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila yang telah dituangkan dalam konstitusi.

“Salah satu pertanyaan mendasar untuk menilai suatu negara dan tujuan negara Indonesia yang melingkupi kehidupan sesama, bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia didasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu menjadi landasan kebijakan luar negeri kita yang bebas dan aktif. Dan khususnya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.

Tak itu saja, sambung Yasonna, pendidikan menjadi penting, karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, tahun depan pemerintah berkomitmen untuk memberikan anggaran yang besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia agar mempunyai daya saing dengan negara-negara lain.

Pendidikan vokasional akan dialokasikan anggaran besar setelah tahun lalu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, yang tujuannya membuaka konektivitas antar daerah sehingga distribusi barang menjadi baik.

“Pemerintah tahun depan telah berkomitmen untuk membuat anggaran agar anak-anak kita yang kita kirim ke luar negeri punya keterampilan dan masuk di tempat-tempat kerja pada sektor sektor formal maupun informal,” tukasnya. (**)