Manado, Bunaken.co.id – Kinerja positif pemerintahan provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tak lepas dari kritik, opini negatif, dan tendensi pribadi dari sejumlah warga. 

Tudingan miring melalui pemberitaan media, serta unggahan di media sosial, 

bahkan tudingan negatif, tendesius dan menyerang pribadi kebijakan Gubernur Yulius Selvanus, ditanggapi bijaksana pemerintah provinsi.

Juru bicara pemerintah provinsi Sulawesi Utara sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (Diskominfo), Denny Mangala, menegaskan bahwa tudingan miring seperti ‘pencitraan’ maupun kritik terkait pengangkatan staf khusus dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak harus dilihat secara proporsional dan bijaksana.

“Kebijakan dan arah pembangunan Gubernur Yulius Selvanus  tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2025-2029 yang tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2025, dalam RPJMD tersebut berisi program kerja untuk lima tahun ke depan, apa yang akan dilakukan setiap tahun tergambar dalam dokumen perencanaan tersebut,” kata Denny Mangala kepada wartawan di Manado, Kamis (16/10/2025).

Mangala menjelaskan kronologi awal pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang baru dilantik 20 Februari 2025. Ketika itu, APBD 2025 sementara berjalan, kemudian tiba-tiba keluar kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kebijakan tersebut mengharuskan semua pemerintahan daerah termasuk Pemprov Sulut melakukan penyesuaian anggaran,” tandas Mangala.

Meskipun demikian, lanjut mantan Asisten 1 Setkab Minahasa ini, Gubernur Yulius Selvanus mampu melakukan gebrakan melalui beberapa kebijakan taktis tanpa APBD.

“Warga pulau Gangga dan Talise bisa menikmati listrik selama 24 jam, bahkan atas perjuangan bapak Gubernur, kementerian desa akan membangun listrik 1 kali 24 jam di desa-desa di Kabupaten Kepulauan Talaud,” ujar Denny Mangala.

Kebijakan taktis lainnya yang dilakukan Gubernur, kata Denny Mangala, yakni sejumlah bantuan yang mengalir ke masyarakat seperti alat-alat pertanian, perikanan, serta pangan murah.

“Merupakan upaya perjuangan bapak Gubernur kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian sehingga bisa dinikmati masyarakat Sulut,” ujar Mangala.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur, lanjut Mangala, akan berjalan setelah pemerintah pusat menyetujui Perda Perubahan APBD tahun 2025 yang baru dilakukan beberapa hari lalu.

“Saat ini bapak Gubernur fokus penataan sistem, evaluasi program, serta koordinasi lintas sektor. Di kesempatan tertentu bapak Gubernur turun langsung berkunjung ke masyarakat,” jelas Denny Mangala. (Jerry)