Manado, Bunaken.co.id – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw menerima kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Senin (12/4/2021).
Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sulut.
Menpan RB mendorong Sulut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PANRB
Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Menteri Tjahjo menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi meliputi tiga aspek yakni tranformasi organisasi, tranformasi sistematika dan transformasi jabatan. Penyederhanaan birokrasi akan dilaksanakan paling lambat pertengahan tahun ini.
“Saya diperintahkan paling lambat pertengahan tahun ini di tengah pandemi Covid-19 telah mempersiapkan semua terkait perencanaan,” terang Menteri Tjahjo.
Lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi tersebut akan mempermudah tugas dan fungsi pemerintahan.
“Yang intinya membangun birokrasi yang lebih dinamis, mewujudkan profesionalisme ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efesiensi kinerja,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut baik kunker Menpan RB untuk mempercepat reformasi birokrasi di Sulut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menpan RB meskipun dalam kesibukan menyempatkan berkunjung ke Sulut,” kata Gubernur Olly.
Gubernur Olly menjelaskan kepada Menpan RB bahwa sektor pendidikan di Sulut mengalami kekurangan guru ASN, oleh karena itu Olly mengharapkan dibukanya formasi bagi ASN guru.
“Kami sangat mengharapkan agar THL-THL di kabupaten dan kota baik guru SD, SMP, maupun SMA bisa diikut sertakan dalam program perekrutan guru,” ucap Gubernur.
Lanjut Gubernur, adanya tenaga pendidik maka kualitas pendidikan yang ada di Sulut khususnya di kepulauan dan perbatasan dapat terpenuhi.
“Dalam rangka meningkatkan pendidikan kita di daerah-daerah perbatasan apalagi di Talaud, Sangihe, Sitaro dan di Bolmong,” ungkapnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa Sulut menjadi tempat yang strategis dalam rangka mensuplai kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Untuk itu, Gubernur mengharapkan juga perekrutan ASN di bidang kesehatan.
“Tapi kita memang masih kekurangan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan. Kami juga meminta formasi dalam rangka peningkatan tenaga kesehatan di Provinsi Sulut,” kata Gubernur Olly.
Terkait penambahan guru dan Nakes di Sulut, Menpan RB menanggapi positif usul tersebut. “Sudah ditampung,” ucap Menteri usai kegiatan.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulawesi Utara Christiano Talumepa melalui Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dra. Ivonne Kawatu, mengatakan warga Sulut patut berbangga karena pembangunan yang dilakukan Pemprov Sulut mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
“Terlihat jelas dimana secara bergantian, pejabat negara, Menteri, bahkan Presiden hadir di Sulut di samping meninjau langsung perkembangan situasi dan kondisi, juga menghadiri kegiatan yang diselenggarakan pemerintah pusat sendiri, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah,” jelas Kawatu.
Gubernur Olly Dondokambey tetap bersinergi, mampu menjaga hubungan baik dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Pemprov Sulut melalui Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw dan jajaran, mempersiapkan aturan yang diberlakukan terkait penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 hingga 2024 .
Penyederhanaan birokrasi ini tujuannya agar birokrasi lebih dinamis mewujudkan profesionalitas ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistim kerja, mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja.
“Adapun ruang lingkupnya adalah penyederhanaan birokrasi transformasi organisasi, tranformasi sistem kerja dan transformasi jabatan,” terang Kawatu.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo berharap agar penyederhanaan birokrasi dipercepat, tidak bertele-tele, paling lambat target pertengahan tahun ini selesai.
“Ujung- ujungnya semua ini dilakukan baik ASN, TNI dan Polri untuk melayani masyarakat. Bapak Gubernur Olly Dondokambey juga mengatakan semoga kehadiran Bapak Menteri Tjahjo Kumolo di Nyiur Melambai ini, memberi harapan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” pungkas Ivonne Kawatu.
(Advertorial Pemprov Sulut)
Tinggalkan Balasan