Aktivis Maria Taramen

​BiTUNG, Bunaken.co.id – Sikap diam yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Utara, Feibe Rondonuwu, menuai kritik tajam. Bungkamnya pihak otoritas terkait konfirmasi penerapan sistem underground (tambang bawah tanah) milik PT MSM/TTN yang diperkirakan telah mencapai panjang 1,2 KM tersebut, kini dipertanyakan oleh aktivis lingkungan, Maria Taramen.

​​Dalam pernyataannya kepada awak media di Bitung awal pekan ini, Maria menyayangkan sikap DLH yang seolah menutup diri. Menurutnya, sebagai instansi yang menjadi ujung tombak dalam memastikan aktivitas pertambangan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan, DLH seharusnya transparan dalam memberikan informasi pengawasan.

​”DLH justru bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasi terkait tugas dan fungsi pengawasan mereka di lapangan. Sikap seperti ini berpotensi menjadi celah bagi perusahaan-perusahaan untuk melanggar aturan karena lemahnya kontrol dari pemerintah,” tegas Maria.

​Maria juga menyoroti pola kerja DLH yang dinilai pasif. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan seharusnya bersifat proaktif, bukan sekadar menunggu laporan rutin dari pihak perusahaan yang cenderung subjektif.

​DLH wajib turun lapangan tanpa menunggu laporan. Perusahaan kecil kemungkinan melaporkan pelanggaran atau kendala teknis yang menyudutkan mereka sendiri. Keluhan masyarakat atau temuan media harus segera ditindaklanjuti.

​”Sudah ada laporan saja DLH terkesan ‘cuek bebek’, apalagi kalau tidak ada laporan. Harusnya mereka yang turun mengawasi potensi kerusakan lingkungan, bukan hanya duduk manis di kantor,” tambah pejuang lingkungan ini dengan nada getir.

​

​Sikap tidak responsif dari Feibe Rondonuwu menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat. Maria mempertanyakan apakah diamnya pihak dinas disebabkan oleh ketidaktahuan teknis atau adanya indikasi “main mata” dengan pihak korporasi.

​”Saat dikonfirmasi diam, ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa dengan DLH? Apakah mau ada kongkalikong, atau sebenarnya mereka memang tidak tahu apa yang terjadi di lapangan?” Tukasnya.

​Ia mengingatkan agar instansi terkait tidak baru sibuk bersuara ketika bencana lingkungan sudah terjadi akibat kelalaian pengawasan. 

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas DLH Sulut, Feibe Rondonuwu, masih belum memberikan respon meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan melalui berbagai saluran. (VM)