Minahasa. Bunaken.co.id.- Bupati Minahasa Royke Roring, Senin kemarin dipercayakan untuk menjadi Narasumber dalam Rakor Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau yang dilaksanakan Kementerian LHK RI.

222

Rakor yang digelar di Auditorium Dr. Soejarwo Manggala Wanabhakti, Gatot Subroto Jakarta, dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungani dan Hutan Lindung (PDASHL) IB Putra Parthama, PhD.

Dia menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Pengelolaan Danau Prioritas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah telah melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan15 Danau Prioritas Nasional.

“Memperhatikan bahwa pengelolaan danau bersifat lintas sektor, diharapkan seluruh pihak terkait dapat menggunakan rencana pengelolaan Danau sebagai acuan bersama agar pengelolaan danau menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, sinergis dan efektif. Upaya ini juga diharapkan dapat memperbaharui kembali semangat, komitnnen dan kinerja  danau yang pernah dicanangkan oleh sembilan Menteri saat Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali tahun 2009,” katanya.

Sementara Bupati ROR yang menjadi narasumber menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di danau Tondano, seperti pendangkalan danau, penyempitan danau serta penurunan kwalitas air danau.

“Mengatasi masalah itu kami sudah melakukan seminar, diskusi kajian tentang pengelolaan danau termasuk pengendalian eceng gondok secara padat karya dengan pengangkatan secara mekanik. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dan pemantauan kualitas air serta pembentukan pokja pengelolaan danau tondano,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati ROR menjelaskan, Pemkab Minahasa ditahun 2019 sudah merencanakan pengelolaan danau Tondano seperti penyusunan dokumen peta zonasi danau, penyusunan AMDAL kawasan, operasional pengangkatan ecek gondok serta padat karya.

“Oleh karena itu pemda membutuhkan program dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan konservasi dan wisata danau tondano, Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah di kawasan pemukiman seputaran danau, peningkatan jalan lingkar danau sepanjang 48 km serta dapat everikan pendampingan bagi masyarakat tentang pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk, bahan kerajinan dan aumver biogas,” paparnya.

Bupari berharap komitmen kita semua untuk menjaga dan melestarikan danau, pemda membutuhkan komitmen dari kementerian terkait untuk mengalokasikan anggaran penyelamatan danau minimal 15 danau yang menjadi prioritas.

“Kita boleh membangun embung dan waduk, tapi jangan sampai kita melalaikan danau danau yang sudah jadi berkat bagi kita untuk dilestarikan,”pungkasnya.(Onike)