​KOTAMOBAGU, Bunaken.co.id – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE., melantik dan mengambil sumpah jabatan dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Prosesi pelantikan ini berlangsung di Kota Kotamobagu, Selasa (10/3/2026).

​Dua pejabat yang dilantik tersebut adalah Zainuddin Hilimi sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) serta Weldie Poli sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

​Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus memberikan instruksi tegas kepada kedua pejabat yang baru mengemban amanah tersebut. Ia menekankan bahwa jabatan adalah bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja nyata dan moralitas yang tinggi.

​”Saya mengingatkan pentingnya menjaga integritas, dedikasi, serta etos kerja. Di lingkungan kerja yang baru, segera beradaptasi. Jangan menunda, jalin komunikasi dan koordinasi yang kuat secara internal maupun eksternal,” tegas Gubernur Yulius.

​Lebih lanjut, pimpinan Sulut ini juga menggarisbawahi aspek kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, tanggung jawab besar menanti di sektor informatika dan lingkungan hidup, yang keduanya merupakan pilar krusial dalam pembangunan daerah saat ini.

​Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi Pemprov Sulut. Bertindak sebagai saksi pelantikan adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tahlis Gallang serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Fransiscus Manumpil.

​Hadir pula Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Denny Manggala, Inspektur Daerah Jemmy Kumendong, serta sejumlah pejabat eselon lainnya dan Staf Khusus Gubernur. Kehadiran para pejabat teras ini menunjukkan dukungan penuh terhadap konsolidasi birokrasi di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus.

​Pergeseran jabatan ini membawa perubahan pada struktur organisasi di Sekretariat Daerah. Dengan dilantiknya Weldie Poli sebagai Kadis Lingkungan Hidup, maka jabatan Kepala Biro (Karo) Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Provinsi Sulut saat ini mengalami kekosongan.

​Pemerintah Provinsi diperkirakan akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau melakukan mekanisme seleksi untuk mengisi kekosongan di Biro Barjas guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap berjalan sesuai jadwal. (Jerry)