MANADO, Bunaken.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengirimkan pesan keras kepada seluruh mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): Keamanan pangan tidak bisa ditawar.

Di tengah masifnya ekspansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menyentuh angka 25.061 unit layanan, BGN mengambil langkah preventif dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional secara serentak di delapan wilayah (Jakarta hingga Jember) pada 7–8 Maret 2026.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Irjen (Purn) Sony Sonjaya, menegaskan bahwa penjamah makanan adalah garda terdepan kesehatan anak bangsa.

Melalui Bimtek ini, BGN memaksa adanya peningkatan level kompetensi, dari sekadar “bisa memasak” menjadi tenaga profesional yang paham enam prinsip utama higiene sanitasi.

“Kami tidak ingin ada celah sedikit pun. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan sekadar kertas, tapi jaminan bahwa makanan diolah di tempat yang sehat dengan sirkulasi udara dan pengolahan limbah yang benar,” tegas Sony.

Berbeda dengan birokrasi yang biasanya hanya memberi teguran, BGN menunjukkan “taringnya”. Berdasarkan data evaluasi per 6 Maret 2026, sejumlah unit SPPG ditemukan tidak memenuhi kriteria.

Sony menceritakan pengalamannya saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu provinsi. Ia menemukan fasilitas yang jauh dari standar—seperti sistem limbah yang hanya mengandalkan septic tank biasa, bukan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang seharusnya.

“Saat itu juga operasionalnya saya hentikan. Ini soal keselamatan anak-anak kita,” tambahnya.

Untuk memastikan seluruh dapur seragam dalam hal kualitas, BGN memberikan instruksi tegas kepada delapan Kantor Koordinasi (KPPG), Deadline Ketat: Seluruh mitra wajib mendaftarkan dapur mereka ke sistem OSS untuk penerbitan SLHS maksimal 30 hari sejak mulai beroperasi.

Efek Jera: Kegagalan memenuhi syarat ini akan berujung pada sanksi penghentian operasional sementara. Target: Digitalisasi dan Akurasi. Melalui Bimtek ini, BGN juga mempercepat proses birokrasi dengan memfasilitasi syarat mandiri inspeksi kesehatan lingkungan minimal 80%.

Targetnya jelas, semua dapur SPPG harus segera “hijau” secara administratif dan faktual.

Dengan partisipasi masyarakat dan yayasan yang mencapai puluhan ribu unit, langkah BGN ini menjadi filter krusial agar Program Strategis Nasional ini tidak hanya sukses secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas demi mencetak generasi emas Indonesia.

(**Jerry)