​MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sebanyak 134 pejabat administrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (11/6/2026).

​Dalam rinciannya, pejabat yang dilantik terdiri dari 73 orang pejabat Eselon III dan 61 orang pejabat Eselon IV.

​Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan adalah dinamika yang lumrah terjadi dalam sistem karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Menariknya, ia mengibaratkan peran strategis pejabat Eselon III dan IV ini layaknya perwira menengah dalam struktur militer.

​”Pejabat Eselon III dan IV ini seperti perwira menengah di militer, mereka memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, saya meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja maksimal mendukung kinerja pimpinan perangkat daerah dan mendorong kemajuan Sulawesi Utara,” tegas Gubernur Yulius.

​Gubernur juga memastikan bahwa semua proses pengangkatan telah melalui seleksi yang ketat dan objektif. Pemerintah Provinsi mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kompetensi, pengalaman, senioritas, rekam jejak, hingga kebutuhan organisasi.

​Langkah ini sekaligus menjadi jawaban bagi sejumlah ASN yang sudah lama tertahan di posisi tertentu, yang kini akhirnya mendapatkan promosi setelah melalui evaluasi menyeluruh.

​”ASN adalah jabatan karier. Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk naik jenjang berdasarkan aturan dan prestasi kerja yang ditunjukkan,” tambahnya.

​Lebih lanjut, Gubernur Yulius memberikan tantangan terbuka bagi para pejabat yang baru dilantik. Ia mengumumkan bahwa kinerja mereka akan dievaluasi secara ketat dalam enam bulan ke depan.

​Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi barometer utama untuk mengisi kekosongan jabatan yang lebih tinggi (Eselon II), mengingat beberapa pejabat senior akan segera pensiun. 

Saat ini, tercatat ada tiga jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih lowong, yaitu ​Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Koperasi, serta ​Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

​Di akhir arahannya, Gubernur mengingatkan esensi utama dari birokrasi, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Para administrator dan pengawas diminta aktif menyajikan data serta analisis yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah yang tepat sasaran.

​Tantangan nyata pun sudah menanti. Pemprov Sulut saat ini tengah dihadapkan pada persoalan pembangunan, salah satunya pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi yang panjangnya mencapai hampir 1.000 kilometer.

​”Keterbatasan anggaran menuntut kita semua untuk jeli dan cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Di sinilah kinerja dan loyalitas saudara-saudara sekalian diuji,” pungkas Gubernur. (**Jerry)