Manado, Bunaken.co.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang juga Koordinator Komisi I, Royke Anter, memberikan sejumlah catatan kritis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi capaian program kegiatan tahun 2026.

RDP tersebut digelar pada Selasa (19/5) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut dan dihadiri jajaran Dinas PMD Sulut bersama anggota Komisi I DPRD Sulut.

Dalam penyampaiannya, Royke menyoroti penggunaan data oleh pihak dinas yang dinilai sudah tidak relevan karena masih menggunakan data per 31 Maret, sementara rapat evaluasi baru dilaksanakan pada pertengahan Mei.

Menurutnya, keterlambatan pembaruan data tersebut dapat menimbulkan kesan kurang transparan dalam penyampaian informasi kepada DPRD.

“Ke depan, data yang disampaikan harus up to date. Jangan sampai sudah lewat satu bulan lebih masih menggunakan data lama. Ini bisa menimbulkan kesan tidak transparan,” tegas Royke.

Selain itu, Royke juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pada sejumlah program kerja Dinas PMD. Ia mengungkapkan masih terdapat program yang realisasi anggarannya baru mencapai 11 persen, bahkan ada yang belum berjalan sama sekali.

Ia mengingatkan agar dinas lebih fokus mengoptimalkan anggaran yang tersedia sebelum mengajukan tambahan anggaran pada tahun berikutnya.

“Kalau serapan anggaran masih seperti ini, saya kira tidak perlu ditambah. Bahkan ke depan bisa saja anggaran dikurangi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Royke turut meminta agar Komisi I DPRD Sulut dilibatkan secara aktif dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting guna memastikan asas keadilan serta ketepatan sasaran penerima bantuan di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Menurutnya, keterlibatan DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, di mana DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembentukan kebijakan, penganggaran, serta pengawasan jalannya pemerintahan.

Tak hanya memberikan kritik, Royke juga mendorong Dinas PMD Sulut untuk menghadirkan inovasi konkret melalui pengembangan program Desa Mandiri. Ia menyarankan agar segera ditetapkan satu hingga dua desa sebagai pilot project yang dibina sesuai dengan potensi lokal masing-masing wilayah.

“Kami yakin Dinas PMD mampu mencari desa yang bisa dijadikan percontohan. Harapannya, pada 2027 Sulawesi Utara sudah memiliki desa mandiri yang mampu berkembang tanpa ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah,” kata Royke optimistis.

Menutup arahannya, Royke menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra kerja yang harus berjalan seiring dalam menyukseskan program pembangunan.
Ia berharap koordinasi yang baik dapat memastikan seluruh program kerja berjalan efektif, tepat sasaran, serta penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
(**/Fer)