MANADO, Bunaken.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali mencatat capaian positif di bidang pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI Tahun 2025, Pemprov Sulut berhasil meraih nilai 84,18 dengan kategori kualitas pelayanan “Baik”. 

Capaian membanggakan ini diraih di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE.

Selain masuk dalam kategori “Baik”, Pemprov Sulut juga sukses memperoleh opini “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi” dari Ombudsman RI. 

Capaian ini dinilai menjadi indikator nyata meningkatnya mutu layanan publik sekaligus bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sinergi dan Penyerahan Hasil Penilaian

Hasil penilaian tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Meilany F. Limpar, kepada Gubernur Yulius Selvanus. 

Prosesi penyerahan berlangsung dalam pertemuan hangat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa (19/5/2026).

Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut, Kepala DPMPTSP Sulut Syaloom Korompis, serta Kabag Billy Wowiling yang mewakili Karo Organisasi Flora Krisen.

Pertemuan antara Gubernur Yulius dan jajaran Ombudsman RI Sulut berlangsung penuh keakraban. 

Audiensi ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan responsif. 

Sejumlah isu strategis terkait optimalisasi pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sulut juga turut dibahas demi kepentingan warga.

Pelayanan Publik Jadi Prioritas Utama

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pelayanan publik harus selalu menjadi prioritas utama pemerintah karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang cepat, terbuka, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Sinergi dengan Ombudsman sangat penting untuk terus melakukan pengawasan dan perbaikan,” ungkap Gubernur Yulius.

Gubernur yang akrab disapa YSK ini juga menyebutkan bahwa capaian nilai 84,18 merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang berkomitmen menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan humanis.

“Kepercayaan masyarakat adalah kehormatan yang harus dijaga dengan kerja nyata,” tegasnya.

Tiga Perangkat Daerah Raih Nilai Tertinggi

Dalam penilaian Ombudsman RI kali ini, sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut berhasil mencatatkan hasil yang memuaskan, di antaranya:

RSUD ODSK: Meraih skor tertinggi sebesar 86,09, menegaskan efisiensi dan kualitas prima pada pelayanan kesehatan rujukan.

Dinas Pendidikan Daerah: Mengamankan nilai 83,93, menunjukkan kemudahan akses serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dinas Sosial: Mengantongi nilai 82,52, sebagai bukti responsivitas yang tinggi dalam penyaluran bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut, Meilany F. Limpar, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keterbukan Pemprov Sulut dalam membangun komunikasi dan kolaborasi selama ini.

”Saya berharap koordinasi yang terus terjalin dapat memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan agar masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik, nyaman, mudah diakses, dan berkeadilan,” tutur Meilany. (**Jerry)