MANADO, Bunaken.co.id – Upaya penyegaran struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali bergulir.

Pada Jumat (13/3/2026), Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi melantik dua pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkup Pemprov Sulut.

Bertempat di Wisma Negara Bumi Beringin, prosesi pelantikan ini turut didampingi oleh Wakil Gubernur Dr. Victor Johanes Mailangkay, SH., MH., serta disaksikan oleh jajaran pejabat Eselon II dan unsur Forkopimda Sulut.

Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah taktis Gubernur untuk meningkatkan performa pelayanan publik dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Pejabat yang dilantik yakni Salman Mokoginta sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, ia bertugas di Direktorat PSDP.

Jerry Kanalung ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menekankan bahwa jabatan adalah amanah sekaligus berkat yang menuntut tanggung jawab penuh.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan kemandirian dalam bekerja.

“Ini adalah berkat bagi pejabat yang baru dilantik. Dalam bekerja, jangan mau dimandori. Tidak perlu harus selalu diawasi atau dinilai, fokuslah bekerja dan berikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegas Gubernur Yulius.

Tak hanya soal teknis pekerjaan, Gubernur juga memberikan pesan menyentuh mengenai pentingnya aspek spiritual.

Ia mengingatkan jajarannya agar selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Setiap langkah mintalah arahan Tuhan. Jika kita bekerja dengan tuntunan Tuhan, niscaya pekerjaan kita akan diberkati dan hasilnya akan maksimal. Seperti burung di udara yang dipelihara Tuhan, maka pengabdian yang tulus pun pasti akan membawa kesejahteraan,” tambahnya.

Momentum pelantikan ini diharapkan mampu memacu akselerasi program-program strategis di Sulut.

Sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi maritim yang melimpah, sementara Biro PBJ dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan pengisian jabatan ini, struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. (Jerry)