Manado, Bunaken.co.id – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK), Senin (3/11/2025) hari ini, mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI beserta jajaran pejabat eselon I di Kementerian KKP. 

Pertemuan ini berfokus pada perumusan arah kebijakan strategis untuk mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam paparannya, Gubernur Yulius Selvanus Komaling menyoroti potensi besar sektor maritim di Sulut. 

“Sebanyak 73 persen wilayah Sulawesi Utara adalah laut, menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi yang bisa kita garap dari sektor kelautan dan perikanan,” ujar Gubernur.

Meskipun memiliki potensi yang masif, Gubernur mengungkapkan adanya ketimpangan antara potensi tersebut dengan realisasi manfaat ekonomi bagi daerah. 

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan dan kelautan dinilai masih sangat rendah, hanya berkisar di angka Rp600 juta lebih.

“Kami menilai masih terdapat disparitas signifikan antara potensi yang dimiliki dengan realisasi manfaat ekonomi sektor kelautan bagi daerah. Ini perlu intervensi,” tukas Gubernur.

Gubernur YSK meminta dukungan dan intervensi kebijakan yang nyata dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian KKP. 

Penekanan utama diberikan pada upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

“Dukungan yang diharapkan meliputi berbagai aspek, seperti program pembangunan, bantuan sarana tangkap, perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan,” terang Gubernur YSK.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyambut baik inisiatif dan pemaparan dari Gubernur Yulius Selvanus Komaling. 

Menteri menyatakan komitmen dan kesiapan penuh KKP untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sulut dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan secara optimal.

“KKP akan menyiapkan program khusus yang didedikasikan untuk Sulawesi Utara. Program ini mencakup dukungan teknis dan fasilitasi komprehensif untuk penguatan ekonomi masyarakat pesisir,” tukas Menteri Wahyu Trenggono. (**/Jerry)