Terkait Persoalan BPJS dan Pemkab Minahasa, James Tuuk : Pimpinan BPJS dan Sekda Mundur

0
80

Manado, Bunaken.co id – Komisi IV DPRD Sulut merespons terkait persoalan pemutusan kerjasama Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, melalui Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD Sulut senin (11/1/2021).

Sikap tegas diungkapkan Anggota Komisi IV James Tuuk dengan
mengatakan pemutusan kerjasama ini merugikan masyarakat dan sudah masuk di meja DPRD Sulut

“Dengan masuknya aspirasi ini ke DPRD Sulut, berarti kedua pimpinan ini saya nilai gagal dan harusnya dicopot karena gengsi internal korbankan rakyat minahasa,” ujar Tuuk

Politisi PDIP ini juga menyatakan kedua pihak ini tidak diwajibkan untuk berkompromi.

“Sesuai aturan, Pemkab dan BPJS tidak dalam posisi berunding melainkan menjalankan tanggung jawab mengurusi kepentingan rakyat pengguna Kartu Indoneksia Sehat programnya Presiden Jokowi,” ungkap Tuuk

Ditambahkan James Tuuk ada beberapa alasan yang memungkinkan Sekda Kabupaten Minahasa dan pimpinan BPJS harus mundur.

“Yang pertama adalah amanat tentang jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat diatur dalam undang-undang RI tahun 1945. Kemudian dalam BPJS itu juga diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2011. Kemudian dalam pelaksanaan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014. Semuanya itu diatur dengan jelas, terkait dengan itu, urusan pemerintahan salah satunya adalah urusan kesehatan. Atas dasar dan amanat undang-undang ini penyelenggara kesehatan harus menjamin masyarakat itu sehat,” tegasnya
(Fer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here