Arak-arakan Bapaslon, Berpotensi Munculkan Kluster Baru Covid-19 di Sulut

0
197

Manado.Bunaken.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan KPU di 7 Kabupaten/Kota di Sulut telah melaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah sesuai ketentuan.

Semua proses pendaftaran telah menggunakan fasilitas tekonologi antara lain live streaming melalui platform youtube dan jejaring media sosial Facebook.

Meski demikian, di beberapa daerah dilaporkan masih muncul masalah-masalah administrasi dan komunikasi antar pihak KPUD dan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) serta Bawaslu.

“Lengkapnya, kami masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten/Kota penyelenggara pilkada,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulut Kenly Poluan, dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (7/9).

Menurut Poluan, dalam 3 hari pendaftaran, protap Covid-19 telah dilaksanakan cukup disiplin, terutama di dalam ruangan pendaftaran.

Namun masih terlihat beberapa pendukung yang tidak menggunakan masker di halaman kantor KPU, dan melakukan komunikasi yang jaraknya kurang dari 1 meter.

Ia menyoroti dan sangat menyayangkan terjadi penumpukan massa pendukung Bapaslon di luar kantor KPU Sulut dan di 7 KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada.

“Sebagian besar Bapaslon melakukan arak-arakan. Situasi tersebut berpotensi munculnya kluster baru penyebaran Covid-19. Kluster pendaftaran Bapaslon Pilkada 2020,” ungkap Poluan.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlu segera dilakukan tindakan kesehatan dengan melakukan tes Covid-19 kepada semua pihak yang ikut serta dalam proses pendaftaran, sejak di kantor partai pendukung atau rumah Bapaslon, hingga sekitar Kantor KPU.

Ia berharap semua pihak yang mendatangi kantor KPU selama 3 hari massa pendaftaran tidak ada yang terpapar Covid-19.

Tetapi, jika muncul kluster baru dan memiliki efek yang mengkhawatirkan sebagai akibat pelaksanaan pendaftaran Bapaslon, terbuka kemungkinan, tentu melalui mekanisme internal Bawaslu Sulut, akan meminta KPU untuk melakukan langkah-langkah darurat.

“Termasuk kemungkinan rekomendasi penundaan tahapan pilkada di Sulawesi Utara. Kemungkinan lain, yakni akan meminta KPU Sulut untuk mengeluarkan kebijakan meniadakan terjadinya tatap muka dalam penetapan calon, dan meniadakan kampanye tatap muka dalam bentuk apapun yang menghadirkan lebih dari 50 orang,” tegasnya.

“Serta meminta kepolisian untuk mempertimbangkan ijin konvoi atau arak-arakan masa pendukung bapaslon atau paslon,” ujarnya menambahkan,

Bawaslu sangat menyayangkan terjadinya situasi penumpukan massa pendukung Bapaslon di kantor KPU pada saat pedaftaran. Padahal pihaknya sudah menghimbau kepada partai politik pendukung untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Masalah yang kami temukan dalam hasil pengawasan ini akan disampaikan kepada Bawaslu RI untuk dipertimbangkan dikeluarkannya saran atau rekomendasi yang sifatnya nasional kepada institusi-institusi negara dan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan nasional mengantisipasi agar Pilkada 2020 tidak memproduksi kluster penularan Covid-19,” pungkasnya(**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here