Kenly Poluan : Coklit Yang Dilakukan Jajaran KPU Sulut Banyak Yang Tidak Sesuai Prosedur

0
392

Manado.Bunaken.co.id – Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen untuk menjaga dan memastikan setiap masyarakat mendapatkan hak pilihnya pada Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Serantak Tahun 2020. Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Kenly Poluan, pengawasan melekat yang dilakukan oleh seluruh jajaran hingga ketingkat Pengawas Desa dan Kelurahan pada Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih mendapati banyaknya persoalan.

“Kami (Bawaslu) lihat proses Coklit yang dilakukan oleh jajaran KPU Sulut masih banyak yang tidak sesuai prosedur. Hal ini nantinya akan berimplikasi pada penyusunan daftar pemilih,” jelasnya.

Poluan juga mengungkapkan sebanyak 314 Desa/Kelurahan yang pemilihnya sebagai pemilih di Desa/Kelurahan lain.

“Salah satu permasalahan yang kami temukan dalam pengawasan ini ada sebanyak 314 Desa dan Kelurahan pemilihnya terdata sebagai pemilih di Desa dan Kelurahan lain,” ungkap kenly.

Selain itu Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulut ini mengungkapkan berbagai temuan yang didapati jajaran Bawaslu Sulut yakni ditemukan PPDP yang tidak menggunakan APD (masker, face shield, sarung tangal dll) dengan jumlah 134 kasus. Menurut informasi jumlah rumah yang direncanakan akan di Coklit PPDP harian hasil koordinasi dengan PPS/PPDP sebanyak 492.980 rumah, ditemukan jumlah rumah yang tidak di Coklit oleh PPDP sejumlah 57.195 rumah, jumlah rumah yang di Coklit tapi tidak ditempel stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti sejumlah 223 rumah, ditemukan sejumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah sejumlah 4.071 kasus, ditemukan PPDP yang merupakan anggota/ pengurus Parpol sebanyak 3 Kasus, ditemukan PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain sebanyak 5 kasus, jumlah PDK yang mendapat informasi jumlah rumah yang direncanakan akan dicoklit PPDP Hasil Koordinasi dengan PPS/PPDP sejumlah 7393 informasi, ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam A.KWK Sejumlah 61.954 kasus, ditemukan Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebanyak 16.123 pemilih, ditemukan Wajib pilih yang belum memiliki e-KTP 19.779 pemilih, terdapat pemilih yang data dalam Formulir A-KWK bermasalah sejumlah 81.106 pemilih, ditemukan Pemilih dalam Formulir A-KWK yang berada jauh dari TPS nya 9.702 Pemilih.

Lanjut disampaikan Poluan, Bawaslu Sulut juga melakukan uji petik terhadap dokumen daftar pemilih model A-KWK. Apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020.

“Uji petik ini dilakukan di 10 Kabupaten/Kota dengan mengambil sampel 15 Kecamatan sebagai basis pemeriksaan. Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan yang sedang melaksanakan tugas mengawas proses Coklit oleh PPDP. Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu Indikator Pertama, Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2019 TETAPI terdaftar/tercantum dalam A-KWK. Dan indikator Kedua yaitu Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2019 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 TETAPI tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK.” jelas Poluan

Dikatannya lagi, Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan, temuan sebanyak 2.599 pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020. Serta ditemukan juga sebanyak 1.629 pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.

“Jadi berdasarkan hasil uji petik ini dapat ditengarai bahwa Daftar Pemilih Model A- KWK Pemilihan 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara daftar pemilih pemilu terakhir dan DP4. Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data yang akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut Kenly mengharapkan keterbukaan data dan informasi antar- penyelenggara pemilu menjadi hal yang penting, mutlak dibutuhkan dan harus menjadi perhatian bersama. “Keterbukaan informasi antar-penyelenggara pemilihan menjadi kunci terwujudnya daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif,” tuturnya. (**/ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here