RELAKSASI KREDIT SAAT PANDEMI COVID : SUDAH TEPATKAH?

0
160

Merebaknya wabah virus yang menjadi momok di berbagai penjuru dunia ini membuat hampir seluruh negara menjadi korbannya. Virus yang diduga pertama kali muncul dari China ini telah memberikan dampak yang buruk di berbagai sektor, terutama perekonomian. Tak luput halnya dengan negara kita, Indonesia, juga terdampak dengan masuknya virus ini pada bulan Maret lalu. Aktivitas di berbagai sektor menjadi terganggu; sektor pariwisata nyaris tumbang, sektor pendidikan yang terhambat, hilangnya banyak pekerjaan, usaha-usaha terpaksa tutup, dan yang sangat krusial adalah perekonomian negara yang terancam.

Adanya virus ini membuat banyak tenaga kerja di rumahkan dengan berbagai alasan yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan pekerjaan juga kehilangan pendapatan. Satu satunya sumber penghasilan mereka hilang, sedangkan kebutuhan dan tanggungan harus selalu jalan. Masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah kelabakan mencari jalan keluar dari biang masalah. Mau kerja? Sudah di rumahkan. Mau berhutang? Sudah banyak cicilan yang jadi tanggungan. Sekarang yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara memenuhi urusan mutlak: makan dan cicilan.

Lantas, apakah pemerintah diam saja melihat masyarakatnya sengsara? Tentu tidak. Pada pidato yang dikemukakan Presiden Joko Widodo, disampaikan bahwa bagi para pelaku UMKM akan diberikan relaksasi kredit untuk tujuan usaha yang diberikan oleh perbankan maupun industri keungan nonbank yang nilainya dibawah 10M. Relaksasi yang diberikan berupa penurunan suku bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun. Presiden juga menyampaikan bahwa perbankan dan industri keuangan nonbank dilarang menagih angsuran kepada debitur selama pandemi ini apalagi jika sampai menggunakan debtcollector.

Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pada debitur yang terkena imbas dari pandemi COVID-19. Pasalnya, pandemi ini menyebabkan banyak orang kehilangan sumber pendapatan sedangkan ia harus tetap membayar cicilannya. Dengan adanya relaksasi ini setidaknya dapat meringankan beban kaum menengah kebawah karena ia tak kehilangan pendapatannya untuk membayar angsuran dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya sehingga roda perekonomian akan tetap berputar ditengah krisisnya pendapatan. Sebagai bentuk nyata dan landasan hukum atas pernyataan yang telah dikemukakan, Presiden mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebagai respon atas disahkan PERPPU tersebut, OJK juga ikut mengesahkan Peraturan OJK yang tertuang di dalam POJK Nomor 11/POJK 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Peraturan tersebut mengatur dua hal, yaitu penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan untuk debitur yang terdampak COVID-19 serta pelaku UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan OJK tersebut meminta bank untuk memberikan relaksasi kredit bank atau pinjaman leasing bagi debitur yang terena dampak COVID-19 ini.

Namun, aturan yang dikeluarkan OJK tersebut masih bersifat ambigu baik bagi perbankan maupun debitur. Aturan tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak mempunyai kekuatan dalam melaksanakannya. Pada aturan tersebut disebutkan jika restrukturisasi dilakukan kepada kredit yang diberikan sebelum dan sesudah COVID-19 dan tidak mengatur secara lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hal ini tentu membuat bank dan lembaga keuangan non-bank kebingungan bagaimana menentukan bentuk relaksasi yang tepat yang tidak memberatkan debitur namun tetap menguntungkan bagi kreditur. Bank dan Lembaga Keuangan non-bank juga tidak mendapat insentif dari pemerintah saat memberikan keringanan kredit. Akibatnya, jika debitur tidak membayar cicilan selama jangka waktu tertentu maka akan mengurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

CKPN merupakan dana cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Jika CKPN turun, otomatis laba bank yang ditahan juga akan berkurang. Tentunya hal ini bukan suatu kabar yang baik bagi pihak  Bank maupun lembaga keuangan non-bank. Dari sisi debitur, Banyak sekali yang salah menafsirkan mengenai “keringanan cicilan”. Debitur menafsirkan dan menginginkan bahwa keringanan tersebut artinya tidak membayar cicilan dan bunga sama sekali selama beberapa waktu di masa pandemi. Dalam keputusannya, pihak bank dan lembaga keuangan tidak memberikan keringanan tidak membayar cicilan pokok dan bunga sama sekali, namun keringanan yang diberikan berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan cicilan pokok, dan penambahan fasilitas kredit. Dalam sudut pandang ekonomi relaksasi ini tidak meringankan beban debitur, justru menambah beban debitur. Pasalnya karena pengurangan cicilan pokok dalam beberapa bulan maka akan menambah jumlah waktu pembayaran sehingga debitur akan membayar lebih banyak karena bunga yang dibayarkan juga lebih banyak. Hal yang sama juga terjadi jika keringanannya berupa perpanjangan waktu kredit. Semakin lama waktu kredit maka akan semakin bertambah pula bunga yang dibayarkan dan secara kumulatif jumlah pembayarannya juga semakin besar.

Dilain sisi, kebijakan yang dikeluarkan OJK tersebut hanya ditujukan kepada debitur yang terkena dampak covid-19. Namun bisa saja terdapat penumpang gelap yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk keuntungan pribadinya. Penumpang gelap tersebut tidak termasuk kedalam kategori debitur yang terdampak COVID-19 bukan merupakan sektor yang terdampak COVID-19 tetapi ikut mengajukan keringanan cicilan. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak bank.

Kebijakan OJK ini membuat bank harus memberikan keringanan tanpa ada insentif dari pemerintah jadi bisa dikatakan seperti bentuk pelimpahan tanggung jawab pemerintah kepada bank. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya pemerintah juga memberikan stimulus dan insentif kepada perbankan yang senilai dengan relaksasi yang diberikan dari bank ke debitur. Meskipun banyak terjadi pro kontra dan perdebatan diberbagai pihak, pastinya masing-masing pihak yang terlibat sudah melakukan yang terbaik dan baik buruknya kembali lagi ke masing-masing dari sudut pandang mana cara penilaiannya.

Penulis Shinta Nuryana Aryanti

STAN NURHAYATI

Mahasiswa PKN STAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here