Gelar KOPDAR MJP fokus persoalan perempuan dan anak

0
71

Manado, Bunaken.co.id – Legislator DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si kembali melaksanakan KOPDAR (kopi darat) laporan kerja bulanan untuk oktober 2019 dan juga diadakan diskusi bertempat di Buts cafe bahu senin (18/11/19) kali ini dengan tema “Perempuan dan anak, menilik anggaran dan realitas”

Legislator PSI ini mengawali diskusi dengan melaporkan kinerjanya sepanjang bulan oktober lalu.

“Puji Tuhan saya masih dan tetap konsisten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Setiap hari dari jam 9 pagi pintu ruangan saya terbuka untuk penyampaian aspirasi,” ujar Pangemanan

Dalam diskusi kali ini , MJP sapaan akrabnya mengatakan fokus diskusi kali ini yakni membahas persoalan perempuan dan anak. Maka dari itu dirinya mengundang berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak baik itu dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh kadis Ir.Mieke Pangkong, MSi, ada juga Nurhasanah dari suara perempuan, perwakilan mahasiswa dan dari media.

Kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sulut Ir Mieke Pangkong karena adanya pilkada menyebabkan ada pemotongan untuk belanja langsung

“Kalau 2019 sekitar Rp 5 miliar, untuk tahun 2020 mendatang ada anggaran Rp 3,5 Miliar untuk belanja langsung,”ujar Pangkong

Menanggapi itu, Pangemanan mengatakan Memang APBD 2020 telah disahkan tapi ada peluang untuk menambahkan anggaran di APBD- perubahan guna untuk peningkatan mutu perempuan dan anak yang ada di Sulut. Fungsi anggota DPRD adalah mengawasi dan memastikan bahwa DP3A Sulut dapat menjalankan tupoksi,komitmen dan program mereka dengan baik dan benar. Tentunya dengan terukur dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan.

“Tak hanya itu, untuk ranperda traffiking ini sudah masuk propemperda tahun 2020. Makanya ini juga sudah menjadi komitmen saya untuk mengawal. Memang ada pesimisme kemarin bahwa ini sudah masuk propemperda tahun 2019 tapi tidak sampai diperdakan. Ini memang butuh kerja kolektif, tentu didalamnya ada peran media dan juga masyarakat untuk selalu mendorong hal ini. Mengingat Perda Traffiking ini sudah sangat dibutuhkan. Perda traffiking ini terakhir pada tahun 2004 dan UU tentang traffiking adanya tahun 2007 seharusnya sudah ada harmonisasi agar kedepannya kita tidak akan dengar lagi keluhan terkait kecilnya anggaran, persoalan perempuan dan anak tidak diseriusi dan lain sebagainya,” ungkap Pangemanan.
(Fer)

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here