oleh

Dewan Sulut Gelar Paripurna Penjelasan Gubernur Tentang RAPBD

Manado, Bunaken.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penjelasan Gubernur terkait dengan rancangan anggaran pendapatan daerah (R-APBD) Tahun 2020, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD serta penyampaian dari Propemperda selasa (5/11/19).

4

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan diawali dengan Pembacaan Pemandangan Umum Fraksi2 terhadap Ranperda APBD Propinsi Sulut thn anggaran 2020 yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya, selanjutnya penyampaian laporan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Sulawesi Utara thn 2020 oleh Ketua Bapemperda, Bpk. Winsulangi Salindeho. Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Bpk. Olly Dondokambey dan Bpk. Steven Kandouw, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, Sekprov Edwin Silangen dan pejabat eselon Pemprov, Sekwan Bartolomeus Mononutu, para jurnalis dan undangan lainnya.6Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas pesatnya pembangunan di Sulut.
“Berkat persatuan, sinergitas dan kebersamaan yang kuat, serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kita senantiasa mampu merajut tantangan pembangunan menjadi peluang bahkan kekuatan Sulawesi Utara dalam menghadapi era persaingan global,” kata Olly.3Olly menuturkan, Pemprov Sulut telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yaitu memantapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peningkatan pemerataan infrastruktur.

Lanjut Olly, RKPD 2020 memuat 7 prioritas pembangunan antara lain, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pemantapan sumber daya manusia, Pariwisata, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif, Pemerataan infrastruktur, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan sukses Pemilu Kepala Daerah, Reformasi Birokrasi, serta Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.
5Terkait pendanaan, Olly menjelaskan ada 6 prioritas pada tahun 2020, yaitu : dana PILKADA 2020, Fungsi Pendidikan paling sedikit 20 %, Fungsi Kesehatan 10 %, Pemenuhan pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Fungsi Inspektorat 1 %; dan Pemenuhan Pembangunan SDM Aparatur 0,34 %.

7Tambah dia, tahun 2020 adalah tahun demokrasi bagi Pemerintah dan Masyarakat Sulut. Dinamika politik pasti akan berimbas pada beragam dimensi kehidupan terutama di bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial – Budaya, Pertahanan dan Keamanan).2Karenanya, Olly mengajak semua pihak secara bersama-sama mengelola beragam imbas dimaksud dalam semangat gotong-royong untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan menjadikan tahun 2020 sebagai tonggak untuk melahirkan calon-calon pemimpin bijak, yang selalu amanah dan setia pada 4 pilar kebangsaan yakni : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Diketahui, dalam RAPBD ini, berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2020 telah dialokasikan dana Pilkada masing-masing untuk KPU Rp 220 Miliar, untuk Bawaslu Rp 110 Miliar, serta untuk TNI dan Polri Rp 30 Miliar.(Advetorial/Ferry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed