PTUN Jakarta Tolak Gugatan PAMI Terkait Ijazah Palsu Rektor Unima

0
44

Bunaken.co.id – Gugatan Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) kepada Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) terkait Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) atas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan bahwa Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA), Julyeta Paulina A Runtuwena bermasalah Ijazah palsu (mal-atministrasi) akhirnya ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam LSM PAMI menggelar aksi demo di depan Kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di Jakarta, Senin (2/9).

Salah satu tuntutannya yaitu mencopot Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Julyeta Paulina A Runtuwene. Setelah berkali-kali digelar sidang, PTUN Jakarta pada 12 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim Nelvy Christin dibacakan hasil sidang terhadap gugatan PAMI kepada Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) dengan putusan ditolak atau tidak diterima.

Dalam bacaannya, Ketua Majelis Hakim, Nelvy Christin menyampaikan, putusan nomor 6/P/FP/2019/PTUN-JKT berdasarkan permohonan dari Ketua Umum PAMI Fredy J Rumengan sebagai pemohon terhadap Menristekdikti sebagai termohon karena dianggap tidak menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI.

“Permohonan diajukan pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemohon keberatan atas tindaklanjut rekomendasi Ombudsman RI nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagai hasil/keputusan hukum dari laporan pemohon di Ombudsman RI,” Ujarnya.

Menanggapi hasil putusan PTUN Jakarta, Ketua Alumni IKIP/UNIMA di Jakarta, Donny Tampemawa sudah prediksi sejak awal bahwa permohonan PAMI akan ditolak.

“Sejak awal kami berprediksi bahwa Gugatan PAMI pasti ditolak, karena bukan berdasarkan fakta hukum, tapi berdasarkan asumsi semata mata,” ujarnya, Jumat (13/09).

Menurutnya, mereka berasumsi rekomendasi ORI dapat dijadikan landasan hukum untuk membatalkan hak perdata seseorang.

“Padahal rekomendasi ORI semata-mata dimaksudkan untuk perbaikan/penyempurnaan mekanisme pelayanan publik jika ada temuan, tetapi tidak dapat membatalkan suatu kebijakan atau keputusan yang secara materil tidak bermasalah. Sebab objek ORI adalah hukum Formil (mekanisme) administrasi, bukan hukum materil,” beber Tampemawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here