Ini Kata Walikota Eman Tentang Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

0
163

Tomohon, Bunaken.co.id – Pemerintah Kota Tomohon telah memiliki dan melibatkan tim penasihat investasi dalam penyusunan kajian terhadap Ranperda. Hal ini dikatakan Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak CA, Senin (13/5/2019) dalam rangka rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon tentang mendengarkan tanggapan Walikota Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon.

Walikota Tomohon di Paripurna tersebut juga menyatakan sebagaimana yang telah dirinya sampaikan pada waktu yang lalu, bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar berupa bangunan yang dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 14.740.546.000,-.

“Jumlah tersebut menambah dari nilai penyertaan modal yang tercatat pada neraca Pemerintah Daerah Kota Tomohon sampai pada 31 Desember 2017 yakni sebesar Rp. 10.518.418.797,” bebernya.

Lanjut kata Walikota, amanat peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah.

IMG-20190513-WA0054

Dari Sisi lain, pandangan fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP mengenai besaran bagian laba/deviden sebesar 15% per tahun atas penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan daerah pasar, sedangkan Pandangan fraksi Demokrat dan fraksi Gerindra perihal kegiatan operasional PD Pasar termasuk dalamnya kegiatan usaha, pelaporan keuangan, pembinaan pedagang, serta permasalaahan mengenai persampahan, dapat kami sampaikan bahwa berkenaan dengan kegiatan usaha PD Pasar sudah selayaknya sejalan perencanaan pengembangan bisnis sebagaimana telah menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut.

Tujuan dari penyertaan modal ini yakni pertama meningkatkan kinerja PD Pasar sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; kedua meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; ketiga meningkatkan pendapatan asli daerah; dan keempat mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah.

Walikota juga berharap, PD Pasar selaku penerima manfaat, bertanggungjawab atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan barang milik daerah sebagaimana telah diatur dalam rancangan peraturan daerah ini.

Terkait pelaporan keuangan, merupakan kewajiban PD Pasar untuk secara konsisten melaporkan keuangannya kepada pemerintah daerah dimana sesuai amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa laporan keuangan perusahaan daerah merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemerintah, dikatakan Walikota akan senantiasa berupaya hadir untuk terus mendorong pengembangan usaha pedagang dengan cara memaksimalkan perangkat daerah terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun dinas terkait lainnya. Sedangkan untuk penanganan masalah persampahan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Pemkot Tomohon menyambut baik persetujuan dari para anggota Dewan untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon ke tahap selanjutnya.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Ir Miky JL Wenur MAP didampingi Wakil Ketua DPRD Carrol Senduk SH.

Paripurna dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc bersama jajaran Pemkot Tomohon dan anggota DPRD Kota Tomohon. (Pdt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here