Ini Pernyataan Sikap SMS Terkait OTT Di PN Jakarta Selatan

0
318

Manado.Bunaken.co.id – Swara Manguni Sulut (LBH Manado, LBH Pers Manado, AJI Manado, Swara Parangpuan, YDRI, AMAN, KAI SULUT, Praktisi Hukum, Akademisi )

Rabu, 28 November 2018, terjadi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah KPK di PN Jakarta Selatan. Dagang putusan perkara perdata menjadi akar masalahnya, 2 Hakim PN Jaksel, 1 orang Pengacara, 1 orang Panitera PN Jaktim – sebelumnya bekerja di PN Jaksel, dan 1 orang dari pihak swasta sah ditetapkan menjadi tersangka.

Terkait kasus itu, kami selaku masyarakat sipil di wilayah Sulawesi Utara yang tergabung dalam Swara Manguni Sulut menyampaikan:

1.    Mengecam segala bentuk tindakan suap, pungli, gratifikasi terkait penanganan perkara di seluruh lapisan lembaga peradilan, yang dilakukan oleh siapapun juga, terlebih oleh aparat penegak hukum itu sendiri!

2.    Meminta Presiden, DPR dan MPR untuk berkomitmen konkret kepada perbaikan dan perubahan peradilan khususnya di Lingkungan Mahkamah Agung, harus berapa kali hakim tertangkap, panitera tertangkap.

3.    Mendesak Mahkamah Agung untuk membenahi institusi sehingga bisa mendapat kepercayaan publik yang mencari keadilan.

4. Meminta kepada semua pelaku sistem peradilan khususnya Pimpinan Pengadilan dan Mahkamah Agung selalu membuka diri dan menerima masukan atau kritikan dari stake holder terkait (KY, KPK, Ombudsman dan organisasi masyarakat sipil lainnya).

5.    Meminta kepada pelaku penegak hukum, baik pengacara, jaksa, panitera dan hakim untuk menghindari dan tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan tindakan penyuapan, pemerasan maupun Pungutan liar  dalam setiap proses hukum dan upaya hukum apapun.

6.    Menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman pemberatan jika dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum itu sendiri.

7. Mendorong masyarakat di Sulawesi Utara untuk ikut serta mengawasi system peradilan termasuk kode etik hakim, dengan melakukan pemantauan di persidangan maupun di luar persidangan. Selain itu juga bisa memanfaatkan kantor Penghubung Komisi Yudisial untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran kode etik hakim oleh Hakim.

Presidium ( SMS ) Suara Manguni Sulut Untuk Peradilan Bersih.(**/AR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here