Sanksi Administrasi Menanti, Jika Pejabat OPD Langgar Aturan PP No.48 tahun 2016

0
209

TOMOHON, bunaken.co.id – Salah satu Upaya dan langkah bersama untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih, dalam kerangka menumbuhkembangkan sikap mental birokrasi pemerintahan yang akuntabel sesuai fungsinya sebagai pengayom masyarakat, merupakan hal penting untuk dipahami bersama.
IMG-20180406-WA0074
Hal ini diungkapkan Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE, Ak, dihadapan para pejabat jajaran Pemkot Tomohon dalam kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah nomor 48, tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan.
IMG-20180406-WA0069_1
Bertempat di Aula Distanakan kompleks eks balai benih Kota Tomohon, jumat (6/4/2018) Menurutnya walikota JFE, kehadiran peraturan pemerintah tersebut sangat penting, mengingat instrumen hukum administrasi pemerintahan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintahan.
IMG-20180406-WA0071
“Jika ada pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melakukan pelanggaran administratif, pejabat tersebut diproses secara adminitratif terlebih dahulu sesuai ketentuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan”, tegas Eman berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengantisipasi serta mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sementara itu Kabag Hukum Setda Kota Tomohon Denny Mangundap SH, yang juga pihak penyelenggara kegiatan menjelaskan bahwa Pemkot Tomohon terus berupaya mencegah terjadi kriminalisasi birokrasi yang sering menjadi momok para pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kehadiran UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintah bisa menjadi pegangan bagi kalangan birokrasi serta penegak hukum.” Ucap Denny lanjutnya dengan penerapan perangkat hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pejabat dikenai dengan hukuman pidana.

Narasumber dalam kegiatan ini, Frangky Zachawerus SH MH selaku pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli madya, dan Kanwil Hukum HAM Provinsi Sulawesi Utara.

Tampak hadir Asisten Kesra Setda Kota Tomohon Drs O D S Mandagi, Asisten Perekonomian Max Mentu SIP MSI, Asisten Umum Ir Corry Caroles serta para pejabat eselon dua dan tiga jajaran Pemkot termasuk para Camat dan Lurah. (Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here