Manado, Bunaken.Co.id-Kekecewaan Komisi IV DPRD Sulut seolah tak terbendung lagi, hal itu terlihat saat komisi yang diketua Jems Karinda SH.MH menggelar rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pembahasan Ranperda APBD-P 2018, Senin (21/8/2017). Karinda menyayangkan minimnya alokasi anggaran untuk Disnakertrans baik dalam APBD induk maupun APBD-P.

f1
Ketua Komisi IV Jems Karinda SH.MH bersama Wakil Ketua Inggried Jnn Sondakh.

Karinda menyoroti Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dianggap kurang perhatian untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan ketenaga kerjaan, dirinya pun mencontohkan permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan PT.CONCH di Bolmong, dimana sekira 800 TKA bekerja diperusahaan tersebut, namun sampai saat ini belum dapat ditindaklanjuti oleh Disnakertrans,

“Apa sengaja tidak dikasih anggaran supaya tidak ada pengawasan tenaga kerja asing?” tegas Karinda.

f3
Anggota Komisi IV Herry Tombeng SH

Legislator Dapil Manado ini, menagih janji Pemprov untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja dan kemiskinan. Karena menurut Karinda kesejahteraan masyarakat Sulut erat kaitannya dengan berkurangnya angka pengangguran, “Mana Komitmen Pemprov, pers harus kritis jika untuk masyarakat harus disuarakan” ujarnya

Sebelumnya, salah satu personil komisi IV Herry Tombeng menyuarakan hal serupa. Dikatakan Tombeng minimnya alokasi anggaran untuk Disnakertrans berdampak pada pelayanan dinas kepada masyarakat, “Bagaimana mau kerja efektif dan efisien jika tidak ditunjang dengan anggaran, padahal ini adalah salah satu dinas yang menjadi program andalan Gubernur dan wakil gubernur” lirih Tombeng.

Diketahui, dalam APBD induk 2017 pemprov mengalokasikan anggaran 2,8 Miliar dan 500 juta pada APBD-P 2017. (Viana)