Manado.Bunaken.co.id.- Fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terancam mandek. Pembentukan salah satu instansi ini tidak didukung dengan fasilitas operasional dan anggaran yang memadai.
Fakta tersebut tersaji dalam sidang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut bersama Bakamla Sulut, Selasa (13/6), di ruang rapat 2 kantor dewan Sulut. Terendus, anggaran untuk operasional pengisian bahan bakar saja hanya mendapat Rp400 ribu per bulan.
“Lepas kita punya kebutuhan bukan hanya 400 ribu untuk bahan bakar,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang.
Satu institusi yang diberi tugas sangat besar dan bermanfaat hanya diberikan anggaran yang sangat minim.
“Bakamla hanya ada tiga di indonesia Batam, Sulut dan Ambon Untuk yang di Sulut ini ada 11 provinsi yang harus diamankan .. Termasuk, NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB (Nusa Tenggara Barat) dan bagian pulau Jawa. Kantor pusatnya ada di Sulut, masa kita tidak sama apa-apa, “ungkap Mewengkang.
“Mau hidup kayak apa instansi ini sama dengan satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) bagian dari dinas,” sambungnya.
Menurutnya, peran Bakamla ini sudah bagian dari tugas penyidikan. Kalau tidak ditunjang dengan materi maka ini bisa mati suri. “Kenapa Kewenangan yang sudah sangat besar tapi tidak ada dengan uang. Fungsinya ada, dananya tidak ada,” paparnya.
Maksud komisi I lawan Bakamla, kondisi sekarang yang ramai dengan terorisme. Perang di Marawi Filipina yang paling dekat adalah Sulut.
“Tapi kalau mereka masuk, ini bukan masalah Sulut saja namun NKRI diganggu. Ini harus diperhatikan,” ucap politisi Gerindra itu.
Ia suka, mau mau langkah-langkah selanjutnya menindaklanjuti isi ini. Bisa berbicaranya dengan gubernur untuk menuju ke pusat kesehatan.
“Atau kita akan berbicara dengan teman-teman di DPR RI teman-teman Banggar (dana anggaran) di pusat dapat mengalokasikan dana,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bakamla Sulut Brigjen Pol Tomy Sanap menjelaskan, mendengar hal tersebut sebagai juga kontrol dari wakil rakyat terhadap tugas dan kinerja Bakamla.
“Kita yang berjaga tapi mesti ada yang terkendali dari komisi I. Sejauh mana kinerja Bakamla, apa yang sudah dibuat, program yang sudah dilakukan baik atau tidak,” kata Sanap.
Sanap penuh kasih mau mau komisi saya untuk anggaran anggaran. Itu karena wilayah tugasnya sangat luas dan.
“Paling tidak ada bantuanlah dari tiap provinsi. Mungkin ada tiap provinsi buat kapal nanti,” kuncinya. (Bin)
Komentar