Ini Catatan BPK Dibalik Predikat WTP Untuk Pemprov Sulut

0
618

Manado, bunaken.co.id -Selama tiga tahun berturut-turut Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Seperti kemarin saat Paripurna Istimewa di DPRD Sulut, Pemerintah Provinsi Sulut kembali mendapat WTP dari BPK.

Namun ada catatan penting dari BPK, yakni keterlambatan pelaksanaan empat pekerjaan pada tiga SKPD yang belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp.355,39 juta, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas hasil laporan keuangan negara pada tahun 2016.

Terkait hal tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menegaskan untuk menunggu hingga 60 hari kedepan penyelelsaian pembayaran denda

“Kalau menyangkut keterlambatan pembayaran denda, itu di kasih waktu 60 hari. Kalau dalam waktu 60 hari tidak dikembalikan langsung ke pidana, mekanisme sudah begitu,” tandas Gubernur usai paripurna kemarin sore, Jumat (9/6)

Terpisah, Auditor Utama KN VI BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara sebelumnya mengatakan tidak ada temuan-temuan yang sangat mempengaruhi secara materil terhadap laporan keuangan. Bahkan menurutnya dari tahun ke tahun Pemprov Sulut semakin mengalami peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan.

“Laporan Keuangan Sulawesi Utara makin lama makin bagus. Kan sedikit sekali temuan-temuan dibandingkan mungkin awal-awal dulu” tukasnya.

Disisi lain, pengamat Politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka dengan tegas mengatakan bahwa opini memang cukup penting tapi bukan segala-galanya karena lebih ke masalah administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset. Itu bersifat formalitas seremonial yang dari logika Ilmu Pemerintahan tidak menjamin tidak ada penyimpangan, tidak ada penyalahgunaan wewenang atau tidak ada korupsi.

“Jika ada daerah yang belum menerima WTP atau WTP DPP itu berarti Pemerintah Propinsi yang lemah dalam hal pembinaan, Pemerintahan di Kabupaten Kota terkoordinasi dan terkoneksi dengan Pemerintah Propinsi,”terang Tumbelaka, sembari menambahkan, saat ini paradigmanya sudah bukan penghargaan – penghargaan yang bersifat seremonial dari Pemerintah tapi lebih ke paradigma tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.(Bin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here