Walikota Eman, Tantang BPJS Realisasikan UC 2017

0
1237

Tomohon, Bunaken.co.id – Bertempat di ruangan Walikota Tomohon dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Tomohon, selasa (7/3/2017).

2

Tujuan dilakukannya forum ini adalah tercapainya komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah, tercapainya pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program JKN-BPJS Kesehatan dan terwujudnya kerjasama yang saling menunjang dalam rekrutmen kepesertaan demi tercapainya universal coverage (UC).

Tujuan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat dalam merealisasikan program nawa cita presiden RI, dimana telah menjadi target bahwa paling lambat 1 januari 2019, universal coverage dapat dicapai. Artinya seluruh warga negara indonesia telah mendapat jaminan kesehatan melalui program-program BPJS.

Di sulawesi utara, Kota tomohon merupakan daerah yang pencapaian universal coverage tertinggi, yaitu mencapai 84,80% dari total penduduk 105.198 jiwa.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Tomohon Jimmy F Eman menyampaikan harapan bahwa sebelum 1 januari 2019, kota tomohon boleh mencapai universal coverage 100%. “Saya memberikan tantangan kepada BPJS dan instansi pemerintah terkait, kalau boleh akhir 2017 tomohon telah mencapai universal coverage 100%,” kata Eman.

Eman meminta kepada perangkat daerah yang terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas tenaga kerja serta BPMPTSP, untuk bekerjasama ddengarpada kantor pelayanan publik yang dalam waktu dekat akan segera dibangun dan rencananya selesai pertengahan tahun ini, karena pelayanan BPJS juga merupakan bagian Pelayanan Publik, dimana Peningkatan pelayanan publik akan menjadi salah satu leading sektor pemerintah kota tomohon di tahun 2017 ini,” tutur walikota Eman.

Kepala cabang BPJS Wilayah Tondano Tomohon, drg. Nora D. Manurung, MPH.AAK menjelaskan, untuk mencapai Universal Health Coverage Tahun 2019, ada 3 unsur yang berperan penting, Pemerintah Daerah (yang mendaftarkan masyarakat tidak mampu program JAMKESDA), Pemberi Kerja, yang wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya, serta masyarakat mampu yang mendaftarkan diri dan anggota keluarga secara mandiri, tutur Manurung.

Lanjut dikatakan dalam upaya mencapai hal tersebut ditemui beberapa kendala, termasuk masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, validitas data penduduk yang belum sesuai, dan pemahaman masyarakat akan keuntungan program BPJS masih kurang. “Menjadi permasalahan adanya peserta JKN-BPJS yang menunggak, oleh karenanya peserta,  instansi maupun pihak swasta agar dapat menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam kesepakatan,)

Untuk hal ini iya meminta kepada masyarakat, jika ada pengeluhan-pengeluhan atas pelayanan Rumah Sakit pada pihak BPJS,  “Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, BPJS berharap dukungan masyarakat yang ada.” ujarnya

Hadir Asisten I Dra. Truusje Kaunang, KadisKependudukan dan Capil Ir. Royke Roeroe, Kadis Sosial dr. Jhon Lumopa, Kadis Kesehatan dr. Deesje liuw, M.Biomed, Kadis Tenaga Kerja Jeane Bolang, SH,MH,  Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ir. Nova Rompas,. Kabag Humas & Protokol Christo P Kalumata SSTP, dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Jhon sonny liuw, serta Jajaran (effendiskandar/st)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here